PEKANBARU, (Kanalkini.com) - Sebagaimana kita ketahui pengumuman melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik, ratusan miliar bahkan triliunan tiap tahunnya dana APBN yang di anggarkan lewat Kementerian PUPR yang tersebar di seluruh indonesia, salah satu diantaranya di wilayah Prov Riau.

Adapun beberapa kegiatan Ka. Satker PJN Wilayah I Riau yang kelolah bersama para PPK. Antara lain; kegiatan Proyek APBN T.A 2022.

Penggantian Jembatan Singgalan Cs. Yang berlokasi Kabupaten Kampar, Nomor Kontrak: HK.0203/Bb23-WR.1.R4/37, tanggal kontrak 22 Februari 2022, nilai kontrak Rp. 27.127.928.000,00.- masa pelaksana 270 HK, dengan kontraktor: PT. Aura Hutaka,
konsultan pengawas : PT. Duta Persada Indotama KSO,
PT. Guteg Harindo KSO
PT. Berlian Jaya Mandiri.

Menurut hasil tim Ivenstigasi DPP LSM-IPPH, (Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat - Ivenstigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) dilapangan pada pekerjaan tersebut. Yang mana pada pelaksanaannya menemukan beberapa hal yang diduga adanya indikasi kerugian negara.

Bahkan dari awal pada tata cara pelaksanaan pekerjaan proyek penggantian Jembatan Sei Singgalang Cs yang berlokasi di Rantau Berangin, ruas jalan lintas pekanbaru-batas sumbar tersebut. Yang terdiri 3 perusahaan, yakni; PT. Duta Persada Indotama KSO, PT. Guteg Harindo KSO dan PT. Berlian Jaya Mandiri. Selain hasil investagasinya bersama tim, juga sesuai data dari sumbernya yang telah memiliki/mengantongi Best/gambar, bahwa dari awal pada pelaksanaan sangat banyak masalah dan kecurangan.

Juga diduga adanya diindikasikan telah mark’up anggaran yang mengikabatkan ratusan juta bahkan miliar kerugian negara. Salah satu rabat beton memakai besi ulir tanpa SNI jenis readymix yang jelas sangat berdampak pada mutu karena kualitas rendah.

Pekerjaan pengganti jembatan sei singgalan Kabupaten Sei Kampar juga beberapa material yang dipakai seperti besi polos untuk rangka jembatan Non SNI.

Selain pekerjaan jembatan Sei Singgalan juga pada jembatan lainnya diduga bahan material nya tidak sesuai Speksifikasi, RAB dan Best.

Yang mana proyek tersebut diatas mendapat perpanjangan kontrak dari Tahun 2022 hingga Maret 2023 lalu, yang disinyalir Gagal Kontruksi, antara lain; Pada lapis aspal yang tidak sesuai spek dan best hingga diduga mudah Jebol. Namun dipaksakan untuk di PHO saat itu.

Bahkan kami menduga Jembatan tidak memiliki daya tekanan yang kuat dan kuat lentur yang tinggi, ini akibat tergesa-gesa untuk mengejar selesai pada saat itu agar bisa di PHO, hingga mau tak mau pekerjaannya diselesaikan walau asal jadi, Jelas Rony.

Pekerjaan Jembatan Sp. Gemar Menabung (Pekanbaru) Sp. Panam Jalan Subrantas batas Sumbar dana yang bersumber dari APBN Tahun Angggaran 2022, mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp.25.566.080.000,-. Dan angggaran konsultan pengawas yang dimenangkan oleh PT. Duta Persada Indotama senilai Rp.1.467.449.000.

Selain itu, juga pada Paket Pekerjaan Drainase pada Paket Preservasi Jalan dan Jembatan Sp. Gemar Menabung (Pekanbaru) Sp. Panam Jalan Subrantas batas Sumbar dana yang bersumber dari APBN Tahun Angggaran 2022, mendapat alokasi anggaran APBN sebesar Rp.25.566.080.000,-. Dan angggaran konsultan pengawas yang dimenangkan oleh PT. Duta Persada Indotama senilai Rp.1.467.449.000.

Dan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Air Hitam-Sip. Gemar Menabung Pekanbaru, (E-Katalog), Nomor Kontrak: HK.02.01/Bb 23. Wil-R.4/2023/02. Tgl Kontrak: 28 April 2023, Nilai Kontrak: Rp. 37.426.027.000,00.- Sumber Dana: APBN T.A Har 2023, Masa Pelaksana: 248 HK, Kontraktor Pelak: PT. Hasrat Tata Jaya
Konsultan Supervisi:
PT. Adhimascipta Dwipantara
PT. Suryapraga KSO
PT. Sigma Momen Konsultant KSO

“kegiatan pekerjaan pelebaran jalan Air Hitam -Spg. Gemar Menabung kota pekanbaru”. Dengan nilai kontrak Rp. 37.426.027.000,00,- Kontraktor pelaksana PT. Hasrat Tata Jaya, Konsultan Supervisi PT. Adhimascipta Dwipantara-PT. Suryapraga KSO-PT. Sigma Momen Konsultan KSO. Nomor Kontrak: HK.02.01./Bb 23.Wil-R4/2023/02. Tanggal Kontrak 28 April 2023.

Pantauan LSM-IPPH bersama Tim di lapangan. Pada penerepan mekanisme dan prosudur yang ada pada pekerjaan penambahan lajur badan jalan berupa Rigid Pasemen, antara lain ;

Adanya indikasi pelanggaran, sejak di mulainya pekerjaan pada May 2023 lalu. Yang mana terlihat jelas dalam pelaksaannya. “Pada pekerjaan pemancangan tiang pakai kayu alam dengan alat berat jenis Exscapator" .

Pengamatan kami LSM IPPH sebagai kontrol sosial bersama Tim, beberapa hal
pelanggaran yang diduga dilakukan tidak sesuai Best yang mengacu pada Best, spek dan RAB. Diantaranya; Dimensi jarak pancang, diameter jarak kayu, diameter kayu cerocok dan kedalamannya.

Dimensi pancang, diameter dan kedalamannya, terlihat diameter cerocok kayu yang hanya 5-10 cm, dan diduga tidak mengacu pada dimana tanah keras berada melainkan bergantung pada panjang cerocok, pada hal panjang cerocok itu tidak rata.

Lanjut Rony. Selain pekerjaan jembatan juga, ianya menyoroti Pekerjaan Drainase pada Paket Preservasi Jalan dan Jembatan Sp. Gemar Menabung (Pekanbaru) Sp. Panam Jalan Subrantas batas Sumbar yang menelan anggaran 1.4 miliar lebih bersumber dari APBN Tahun Angggaran 2022, sebagai kontraktor pelaksana PT. Bina Karya Abadi Selaras, lokasi pengerjaan drainase jalan Air Hitam Pekanbaru sebagaimana kondisi dilapangan bahwa tidak mengalirkan Air sesuai harapan masyarakat dan perencanaan awal.

Karena pada umumnya Drainase adalah bagian utama yang tidak terpisahkan dalam pembangunan, baik itu jalan Nasional, jalan prov, jalan kabupaten bahkan jalan di tingkat kecamatan dan di desa-desa. Tanpa drainase yang benar dan tepat maka akan bisa menimbulkan sebuah persoalan banjir di permukiman maupun pada jalan raya dan efeknya sangat besar, yang dampak buruk kepada warga sekitar selain ancaman banjir yang juga bisa menimbulkan berbagai penyakit akibat genangan air karena tidak terkendalinya dengan baik saluran pembuangan muara airnya.

Drainase sebagaiamana pada gambar saat ke lokasi, adanya genangan air kira-kira 30 cm hingga 80 cm di sepanjang drainase lebih kurang 300 meter, hal ini akibat elevasi Hulu Drainase lebih rendah dari pada Hilir Drainase, ini duga akibat tidak proprofesionalnya dalam melaksanakan pekerjaan alias asal jadi tanpa lagi memikirkan kualitas, kuatintas dan mutu. Ucap Rony kepada beberapa media saat konfrensi persnya disalah satu tempat di kota pekanbaru. Selasa, 19/9/23.

Terkait surat klarifikasi LSM IPPH pada 9/9/23 kepada Herison selaku Ka. Satker PJN (Penaganan Jalan Nasional) Wilayah I Prov Riau dan Syamsurizal selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah membalas atau menanggapi surat dari LSM IPPH, ter tanggal 11/9/23 dengan Nomor Surat: PW.04.01 - Bb23 - Wil1.R4/333. Intinya dalam tanggapan surat kami tersebut, bahwa semua yang kami pertanyakan dan kami temukan dilapangan dibeberapa kegiatan tersebut, "telah mereka laksanakan dan awasi dengan baik hingga sampai selesai" itukan menurut mereka. Kata Rony.

Setelah menelaah dan mempelajari surat tanggapan pihak Ka. Satker PJN Wilayah I Riau Dan PPK PUPR APBN tersebut, "menganggap telah merasa benar dan sempurna mereka dalam melaksanakan pekerjaan tersebut". Sementara hasil pantauan dan Investigasi kita di lapangan. Begitu banyak item yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka baik itu di Best nya, spek dan RAP yang sangat berdampak pada kualitas, kuatintas dan mutunya, namun tidak dilakukan oleh mereka. Bebernya.

Maka dengan itu, kita dari LSM tidak berhenti dengan tanggapan dan penjelasan dari PUPR tersebut, kita akan segera membuat laporan ke APH (Aparat Penegak Hukum) dan tembusan ke beberapa pihak terkait lainnya. Dalam laporan kita ke APH nantinya, kami uraikan seca rinci dimana saja item yang harusnya dilaksanakan tapi ternyata dilapangan tidak dilaksanakan atau dikerjakan oleh rekanan/kontraktor dan hal itu tidak terjadi atau berani pihak kontraktor lakukan kalau tidak sejalan dengan Satker dan PPK nya. Dan LSM kita punya ahli dibidang kegiatan pekerjaan seperti itu, selain hasil pekerjaan berdampak pada mutu juga hitungan perdeksi kerugian negaranya. Tegasnya. (Ris/Tim) ***