PEKANBARU, (KanalKini) - 678 Kepala keluarga (KK) di Kelurahan Melebung dan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, mendesak Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau. Mereka menuntut legalitas dan redistribusi lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Bintan yang sudah tidak dikuasai aktif sejak 2005 silam.

Lahan seluas 1.478 hektare yang dahulunya dikelola PT Bintan, warga mengelola untuk tempat tinggal, perkebunan, dan kegiatan usaha. Namun hingga kini, belum ada kejelasan hukum atas status lahan tersebut.

Subadri Adam perwakilan warga. Mengatakan, "Kami sudah 20 tahun tinggal dan mengelola lahan ini, tapi belum ada kepastian dari pemerintah. Padahal, lahan ini sudah tidak digunakan lagi sejak HGU nya PT Bintan habis pada tahun 2005 lalu. Kami hanya minta keadilan dan kepastian hukum,".  Bahwa warga hanya menginginkan hak atas tanah yang telah di kuasai secara fisik dan digunakan secara produktif selama kurang lebih 20 tahun. 

Maka dalam hal ini, meminta dan berharap supaya Kakanwil BPN Riau dapat segera menindaklanjuti permohonan redistribusi masyarakat ini. Sekali lagi, "Kami ingin legalitas atas tanah negara yang sudah kami manfaatkan dengan baik selama bertahun-tahun untuk menghidupi keluarga kami. Agar diakui secara hukum". Hal ini menurut hemat kami sudah wajar di pertanyakan kepada Kakanwil BPN Riau, sebab permohonan legalisasi dan redistribusi sudah kurang lebih 6 bulan dan sudah diminta perkembangan proses namun hingga saat ini tidak ada jawaban dan kepastian hukum terhadap ratusan warga yg telah menguasai fisik secara terus menerus.

Perlu di ketahui selama masyarakat mengelola tidak pernah menerima atau mengetahui konflik agraria dengan badan dan atau subyek lain dan permohonan diajukan sesuai peraturan perundang undangan terkait lahan tersebut. Dan bilamana Kakanwil BPN Riau tidak menanggapi persoalan ini, maka tidak tertutup kemungkinan warga akan mendatangi BPN Riau secara beramai-ramai untuk mendesak. Jelas dan Tegas Adam kepada media saat konferensi pers. Kamis, 18/09/25 di salah satu tempat di jalan harapan Raya kota Pekanbaru.

Dalam persoalan tersebut diatas. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pernah menyoroti permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya terkait Hak Guna Usaha (HGU) lahan yang sebelumnya dikelola oleh PT Bintan. Persoalan ini perlu mendapat perhatian mendalam bersama pihak terkait. Tentu tanggung jawab utama dalam persoalan ini ada di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau. Hal ini disampaikan Abdul Jamal mewakili Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Roni Rakhmat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Dalam Rangka Evaluasi Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pengelolaan di Balai Serindit Gedung Daerah Riau pada Januari 2025 lalu. (Red/Tim) *** Bersambung