PELALALAWAN, (Kanalkini.com) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pelalawan soroti 8 Poin kinerja Bupati Pelalawan H Zukri. Sorotan itu disampaikan dalam pandangan umum Fraksi Golkar. Selasa, 7/3/23.

Fraksi berlogo pohon beringin itu memberikan catatan-catatan dan miminta penjelasan adanya 8 poin penting kepada Bupati Pelalawan H Zukri terkait pendapatan daerah, penjelasan tentang pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir.

Pada beberapa waktu yang lalu bahwa di Indomaret dan Alfamart yang tersebar di Pangkalan Kerinci tidak dipungut parkir kepada pengunjung tetapi saat ini dipungut retribusi parkir kepada masyarakat. Tentunya ini sangat
meresahkan, kami mohon penjelasan mengapa ini terjadi dan apa alasannya pemerintah merubahnya, dan kami minta perbandingannya berapa besaran yang disetor oleh pihak Indomaret dan Alfamart dan berapa besaran retribusi yang dipungut oleh pihak ketiga di wilayah Indomaret dan Alfamart, mohon perbandingannya? Baik di Indomaret dan Alfamart maupun di tempat parkir lainnya.

Masih banyaknya ditemukan di lapangan tidak diberikan karcis kepada pengguna parkir baik roda 2 maupun roda 4, tarif parkir roda 2 masih diminta oleh petugas parkir sebesar Rp. 2.000 untuk kendaraan roda 2, mohon penjelasannya, sebagaimana disampaikan oleh Nasarudin US, SH. Juru Bicara dari Fraksi Golkar.

Fraksi Golkar sangat mendukung adanya Perda Tantang Lalu Lintas,
karena Perda ini akan menjawab apa yang menjadi suara hati
masyarakat Kota Pangkalan Kerinci, dimana kedepannya perlu ada aturan yang menjadi dasar dalam menentukan kawasan tertib lalu lintas.

Saat ini Pangkalan Kerinci kota yang semrawut, bus berkeliaran bukan hanya di jalan utama tetapi sudah masuk gang, tentunya yang menjadi catatan Fraksi Golkar adalah :

Apakah terminal bayangan bus karyawan dalam kota ini akan ditertibkan oleh Dishub ?. Mohon penjelasannya !. Apakah tidak ada rencana membuat halte ?. Dan
Bagaimana upaya penertiban bus yang sembarang parkir dan menurunkan penumpang seenaknya di dalam kota yang membahayakan pengguna jalan lainnya, Mohon penjelasannya. Ucapnya.

Tidak hanya itu, Fraksi minta penjelasan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan terkait urgensi pemisahan beberapa dinas di saat daerah melakukan efisiensi belanja, tentunya dengan bertambah dinas akan menambah besarnya belanja operasional.

Kami memandang RSUD Selasih yang perlu pemisahan dengan Dinas Kesehatan.

Dengan demikian Rumah Sakit
akan lebih berkembang dan mempermudah dalam mengambil keputusan strategis. Hal ini dalam perjalanan Rumah Sakit selalu
tersandera oleh Dinas Kesehatan, kami berpendapat ini lebih prioritas untuk diubah dalam Perda SOTK dan kami mohon penjelasan pemerintah.

Dalam kesempatan. Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Direktur RSUD Selasih yang meraih penghargaan Paripurna Bintang Lima, ini sangat luar biasa, tetapi RSUD perlu terus berbenah, saat ini masih kami dengar keluhan dari masyarakat terkait kurang optimalnya pelayanan dan sering terlambat pelayanan Poli Dokter Spesialis. Apakah hal ini
disebabkan manajemen Rumah Sakit ? Kami mohon penjelasannya dan yang menjadi keluhan adalah persoalan memposisikan pejabat RSUD, mesti diisi dari Dokter Spesialis, Mohon tanggapan dari pemerintah, seungguhnya masukan ini kami berikan dalam rangka perbaikan RSUD untuk lebih baik.

Banyak alat penunjang medis yang bersumber dari APBD tapi belum difungsikan sebagaimana mestinya seperti Bronchoscofy & Endoscofy, sementara SDM sudah diberangkatkan untuk mengikuti Diklat dalam mempergunakan alat-alat tersebut, mengapa belum dioperasionalkan. Mohon penjelasannya.

Fraksi Golkar juga meminta penjelasan pemerintah daerah terkait penggunaan gedung ST2P yang ada di kawasan teknopolitan yang sudah diabaikan dan cenderung rusak, apakah tidak lagi difungikan untuk perkuliahan ITP2I atau digunakan untuk yang lain dan bagaimana kelanjutan terhadap kawasan teknopolitan ?Mohon penjelasannya.

Juga Fraksi Golkar memandang selama ini lembaga resmi pemerintah yang bertugas sebagai pendampingan dan perlindungan perempuan dan anak yaitu Unit Pelayanan Teknis PPA belum mampu melindungi, apalagi mengadvokasi perempuan dan anak dari kekerasan.

Dalam hal ini dapat dipahami karna UPT tersebut perlu pembenahan yaitu diketuai oleh orang yang belum pernah sama sekali mendampingi perempuan dan anak sebelumnya. Ketua ditunjuk tanpa melihat latar belakang keahlian, selain itu juga sangat kuat dengan situasi politik will sehingga ketua dianggap jabatan biasa seperti yang lain.

Kewenangan UPT juga sangat terbatas dan sangat banyak rambu rambu yang harus ditaati, sehingga membuat gerak UPT sangat terbatas. Misalnya kasus harus ada yang melapor dll.

SDM sangat terbatas (psikolog, rohaniawan, pendampingan
dan rehabilitasi, rumah aman.

Keterbatasan wewenang misalnya tidak bisa masuk dalam wewenang instansi lain (dinas pendidikan, kesehatan, social dll); SDM yang minim sebagai pendamping dan tidak professional, seharusnya pendamping yang sudah mengikuti pelatihan dan sudah
teruji dalam penanganan kasus.
Dari beberapa hal tersebut di atas kami mohon tanggapannya!

Ranperda Tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata.

Kami minta penjelasan pemerintah daerah terkait perkembangan usaha beras penyalai untuk pegawai :

a. apakah tersedia untuk satu tahun dan bagaimana perkembangan usahanya ?

b. Berapa besar PAD pada tahun sebelumnya yang disetor ke kas
daerah ?

c. Apakah rencana untuk PAD 7 milyar tahun ini dari BUMD sudah punya estimasi dan strategi yang direncanakan ? Mohon penjelasannya !

Fraksi Golkar, meminta penjelasan dari pemerintah terkait lambatnya proses pengumuman seleksi P3K ? dan minta pemerintah menjelaskan berapa jumlah Tenaga Honor saat ini, karena info yang kami dapat dulu hanya ada rekruitmen tambahan hanya lebih 250 orang saja pada awal pemerintah Bapak ZUKRI-NASAR, totalnya 6.300 orang saja, saat
ini Tenaga Honor sudah berjumlah di atas 8.000 orang.

Kami mohon penjelasannya terhadap kebutuhan saat ini ? Kami minta rincian tambahan terbanyak di dinas mana ? Apakah sudah ada analisa terhadap penambah jumlah tenaga honor di Pelalawan ? Kami berharap seharusnya pemerintah daerah menambah sesuai kebutuhan sehingga tidak membebankan APBD dan sejalan dengan efisiensi yang disampaikan oleh pemerintah pusat, Mohon tanggapanya.

Fraksi Golkar meminta penjelasan dari pemerintah terkait banyak produk perda yang tidak ada.

Perbup sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan regulasi apa penyebabnya ? Kami minta data berapa jumlah perda yang tidak ada Perbup yang dipeti-eskan alias tidak bisa dioperasionalkan ? salah satu contoh Perda Nomor 17 Tahun 2021. Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Urainya
(Yz) ***

Sumber: Sbn
Editor: Noa